Dewan Soroti SDM Di OPD Terkait, Ada Apa?
- 29 April 2017
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 3828 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com - Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang rapat DPRD Tabanan, Jumat, (28/04/2017). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing OPD Terkait. Selain itu, juga banyak fisik bangunan dari OPD terkait yang tidak layak.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan rapat tersebut merupakan rapat kerja Komisi I yang mengundang OPD terkait yang menjadi urusan dari Komisi I. Baik itu BKD yang menyangkut kepegawaian, hukum yang terkait permasalahan perundang-undangan.Juga terkait Kominfo, perijinan dan yang lainnya yang hadir ada 11 OPD. Pada intinya Komisi I ingin mengawal dari pada program OPD Terkait sesuai dengan apa yang menjadi bentuk dari Perda nomer 13 tahun 2016 yang merupakan bentukan dari pada OPD Kabupaten Tabanan. Agar nantinya berjalan maksimal sesuai dengan renstranya masing-masing yang sudah mereka susun dan juga target pencapaian Daerah lewat RPJMD Semesta Berencana. Dikarenakan dari persoalan regulasi secara acuan nasional ada beberapa pembaruan dan pembatalan dari pada perda-perda yang ada di Daerah dan juga kemungkinan dilakukan simplifikasi Perda.
"Kami sampaikan ada juga kemoloran kemoloran terkait tindak lanjut pergub dari Perda yang kita buat di Tabanan, itu ada Perda inisiatif yang kita tetapkan dan belum disusun oleh OPD terkait dengan perbubnya," ucap Eka.
Dia menerangkan, yang sangat urgen dan menjadi persoalan adalah belum maksimalnya SDM yang ada di masing-masing OPD terkait. Yang menyangkut permasalahan penyusunan dari pada rancangan-rancangan Perda yang menjadi acuan yang mereka buat. Dan juga tenaga-tenaga akutansi yang memang menjadi harapan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan untuk mengawal dari pada penempatan dari pada teknologi untuk membangun dari pada pelayanan cepat dan sistim yang transparan dan akuntabel.
"Nah ini tentunya kita harus lebih banyak kedepan untuk memaksimalkan tenaga tenaga akutansi akrual yang memahai tentang sistem akrual itu sendiri, untuk berjalan betul betul di masing masing OPD yang ada, dan masih terkendala di SDM," terangnya.
Selain itu, dirinya juga melihat permasalahan terkait persoalan fisik dari pada gedung-gedung OPD terkait. Yang harus memerlukan kapasitan yang lebih sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi pelayanannya. "Jadi ada beberapa gedung dari OPD kita memang tidak layak, contohnya di inspektorat, BPMPD, dan Perijinan, yang berdampak terhadap pada kinerja, dan ini akan kita dorong secara bertahap untuk proses pengadaan dari pada fisik untuk pembanguan gedung, kita dorong untuk tahun 2018," ucapnya.ang/aga
Komentar