DPRD Bali Kawal Rekrutmen Pegawai RS Bali Mandara
- 18 Februari 2017
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3501 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Perekrutan pegawai Rumah Sakit (RS) Bali Mandara memasuki tahapan tes kompetensi dasar (TKD) sejak Senin (14/2) lalu. Perekrutan pegawai non PNS, baik medis maupun non medis ini akan dikawal ketat DPRD Provinsi Bali.
Pengawal dilakukan, terutama karena ada perubahan kebijakan yang mendadak di tengah–tengah proses perekrutan pegawai berjalan. Semula, diumumkan persyaratan nilai Indek Prestasi (IP) bagi para pelamar ditetapkan minimal 3. Namun di tengah perjalanan, ada informasi bahwa IP bagi pelamar berubah menjadi di bawah 3.
Bagi para wakil rakyat di Renon, perubahan persyaratan IP ini, patut dipertanyakan. "Ini membuat kita di dewan ragu. Karena itu, kita akan lakukan pengawasan, dan mengawal proses rekrutmen pegawai tersebut secara ketat,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali Ketut Tama Tenaya, di Denpasar, Sabtu (19/2).
Seharusnya, menurut dia, panitia seleksi tetap konsisten dengan apa yang menjadi persyaratan awal sejak dibukanya pendaftaran penerimaan pegawai RS Bali Mandara. Kalaupun ada perubahan di tengah jalan, maka semestinya didahului dengan pemberitahuan kepada dewan.
Sayangnya, hal itu justru tidak dilakukan panitia seleksi. "Jadi seakan-akan ini ada permainan yang seenaknya, mengubah peraturan di tengah jalan. Ini patut diragukan dan terkesan nantinya tidak transparan," tandasnya.
Politisi PDIP asal Tanjung Benoa itu memaparkan, tes kompetensi dasar ini, dilaksanakan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional X Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar. Hanya saja dalam tes tersebut, diketahui terjadi keterbatasan peralatan komputer. Akibatnya, pelaksanaan tes dibuat secara bertahap. Menurut informasi, setiap harinya tes diikuti 100 orang peserta.
"Tes akan dilaksanakan lewat Sistem Computer Assisted Test dan dilaksanakan bertahap,” papar Tama Tenaya.
Lantas, seperti apa pengawasan yang akan dilakukan Komisi I DPRD Provinsi Bali? Ditanya demikian, Tama Tenaya menyebut, pihaknya akan terus melakukan pemantauan sampai proses perekrutan selesai dan menghasilkan orang-orang yang dinyatakan lolos. Pihaknya tidak ingin, ketika proses perekrutan bermasalah baru dilempar atau dilaporkan ke dewan.
"Sepanjang lurus-lurus saja, memang tidak akan terjadi riak-riak protes. Akan tetapi kalau tidak berjalan secara transparan, dipastikan akan muncul protes dan keributan," pungkas Tama Tenaya. san/ari
Komentar