Pemotongan TPP dan Hadiah Telor Picu Polemik
- 09 Agustus 2016
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 9166 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Langkah yang diterapkan Bupati Bangli I Made Gianyar saat apel disiplin bagi para pegawai yang ijin dan sakit memicu pro dan kontra. Sebabnya, wacana Bupati untuk memotong Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) selama sebulan bagi pegawai yang ijin sehari dan menghadiahi satu butir telor bagi yang sakit dinilai kurang elegan. Terlebih dalam Perbup, sejatinya juga sudah diatur mekanisme pemotongan TPP tersebut.
Kondisi ini tak pelak menyebabkan para pegawai menjadi pakrimik. Bahkan, kalangan DPRD Bangli juga menilai shock theraphy yang diterapkan bupati tersebut di satu sisi baik untuk meningkatkan kualitas dan disiplin pegawai. Namun di sisi lain, langkah itu dinilai cenderung kekanak-kanakan.
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa kepada awak media, Selasa (9/8/2016), mengatakan bahwa hadiah satu butir telor kepada pegawai yang sakit cenderung menunjukkan sikap pemimpin yang kenakanak-kanakan dan justru akan terkesan merendahkan.
“Seorang pemimpin semestinya juga bisa memahami perasaan orang yang sakit. Itu saya rasa kurang elegan diterapkan dan terkesan justru merendahkan,” sebutnya.
Menurutnya, guna memastikan kondisi pegawai benar tidaknya sakit, sebaiknya yang dikirimkan dokter atau perawat saja. “Dengan begitu kan bupati bisa tahu lebih pasti analisa kesehatan yang bersangkutan,” imbuhnya.
Ditegaskan pula, jika bupati serius ingin menciptakan lembaga pemerintahan yang berkualitas, penegakan disiplin harus diterapkan secara berkelanjutan. Jangan sampai itu hanya digaungkan saat apel saja. Setelah itu berakhir, kembali terjadi pelanggaran. "Kalau serius menegakkan disiplin pegawai, harus lihat juga kondisi di luar apel," tandasnya.
Hal yang hampir sama juga disampaikan anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana. Dia menyebutkan, Darsana yang juga menjabat Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli ini, dalam meningkatkan disiplin pegawai, pemberian sanski memang menjadi salah satu pilihan yang bisa diterapkan. Namun, jika melihat sanski berupa pemotongan TPP selama satu bulan kepada pegawai yang izin hanya mengacu saat apel saja, dia menilainya kurang logis karena belum didukung pertimbangan yang matang.
"Saya sepakat untuk meningkatkan kedisiplinan harus ada sanski. Tapi, tetap harus ada pertimbangan secara menyeluruh. Jangan ujug-ujug langsung menjatuhkan sanski hanya karena ijin saat apel saja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu alasannya lain yang mendasarinya," ungkapnya.
Jika hal tersebut terus berlanjut, pihaknya khawatir justru akan memunculkan polemik yang berkepanjangan. "TPP kan juga menjadi hak mereka (pegawai-red). Kalau itu dipotong begitu saja tanpa dasar yang kuat takutnya akan jadi polemik dan menyebabkan keresahan di kalangan pegawai," imbuh Darsana.
Di sisi lain, sesuai informasi yang dihimpun di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah pegawai yang izin saat apel disiplin, Senin (08/08/2016) yang terancam dipotong TPP-nya selama sebulan oleh bupati sebanyak enam orang.
Empat orang dari Bagian Kesra yang juga menjadi sulinggih dan dua orang lainnya merupakan PTT. Sementara yang dinyatakan sakit mencapai 16 orang dan telah dikirimi hadiah masing-masing satu butir telor sesuai intruksi Bupati saat itu. ard/hai
Komentar