Pendekatan Budaya Dalam Penyelesaian Berbagai Masalah

23 Februari 2016
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 3603 Pengunjung

Opini, suaradewata.com - Bangsa Indonesia merupakan negara dengan banyak multikultur yangbisa dilihatdari sisi ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini bisa diakibatkan dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan berujung terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa wilayah sudah berkembang , bahkan mendapatkan dukungan dari sebagian pihak, segelintir elit politik lokal maupun elit politik nasional dengan menggunakan beberapa isu global yang meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan.

Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi daerah yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Keanekaan budaya dan tradisi itu perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman budaya dan tradisi serta kearifan lokal setempat berbagai kendala dan masalah separatisme atau terorisme dan isu-isu lainnya yang mengancam stabilitas bangsa dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Penanganan masalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah termasuk penerapan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempatcukup efektip denga tetap tidak menyampingkan hukum yang berlaku jika sudah membahayakan kepentingan nasional. Harapannya melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai dan norma yang berlaku, peran lembaga lokal serta tokoh masyarakat diaktualisasikan dalam penanganannya. Mengingat keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut sangat rawan menimbulkan konflik horizontal.

Jika kita mencermati banyak hasil penelitian menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di beberapa daerah diindonesia adalah karena masih adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang penduduk asli, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Disinilah peran pemerintah khususnya lembaga negara seperti TNI/Polri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga pemerintah serta stakeholders lainnya yang terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu global yang melanda Indonesia.

Selama-bertahun-tahun Indonesia mengalami persoalan yang menyangkut persatuan bangsa yaitu munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah. Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Serikat (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia yang harus segera diselesaikan karena hal tersebut menyangkut keutuhan persatuan suatu bangsa. Pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut menuntut untuk melepaskan diri dari wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Alasan Pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menolak pembangunan ekonomi, serta modernitas. Keinginan diri untuk melepaskan diri dari wilayah NKRI adalah suatu bentuk gertakan kepadapemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan daerah tersebut. Keinginan mereka untuk melepaskan diri dari NKRI sebagai protes karena anggapan adanya ketidakadilan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Biasanya ketika harapan dan kenyataan tidak sesuai, di situ acap sekali konflik akan lahir.Disinilah yang harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan akan ditunggangi atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang akan mengambil keuntungan secara politis maupun ekonomi.

Namun ketika peran lembaga negara seperti TNI/POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga pemerintah lain belum maksimal dalam menyelesaikan beberapa persoalan di Negara Indonesia ini maka peran masyarakat sangatlah diperlukan misalnya dengan musyawarah, yakni sebagai pemecah kebuntuan ketika masyarakat menghadapi masalah, dengan adanya musyawarah akan banyaknya pemikiran yang dapat dipersatukan dan menjadi tanggung jawab bersama setelah keputusan diambil. Musyawarah juga menghasilkan solusi yang solutif, keputusan musyawarah akan menjadi solusi bersama dan akan diterima oleh semua pihak, hal ini didasari keputusan diambil secara bersama melalui musyawarah. Selain pemecah kebuntuan, musyawarah juga menghasilkan islah perdamain dan pengurai konflik. Ketika konflik terjadi baik itu ditingkat masyarakat desa maupun kota, musyawarah merupakan media yang paling tepat untuk meyelesaikannya. Inilah yang sering kita sebut dengan kearifan lokal. Musyawarah merupakan sebuah media atau alat untuk pemersatu, satu dalam kebinekaan merah putih untuk menjemput hari esok yang lebih baik. Musyawarahlah yang mempersatukan warna-warni keberagaman budaya bangsa ini menjadi indah, dan mengikat kita dalam satu kibinekaan yang membuat kita kuat dalam satu kesatuan.

Melihat persoalan-persoalan bangsa ini, hendaknya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal terus dapat ditanamkan kepada setiap generasi muda penerus bangsa. Kewajiban ini tidak hanya berada di pundak pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Setiap kita dapat memainkan peran sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jika tanggung jawab ini hanya diberikan kepada pemerintah semata, rasanya tidak adil.

Lilies Suryanti, Penulis adalah pemerhati sosial budaya dan aktif pada Forum Kearifan Lokal untuk Kebangsaan.