Pemangkasan Pendapatan Bali Dinilai Realistis

01 Juli 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 1985 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Pemprov Bali memangkas rencana pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2016. Pemangkasan sebesar Rp350 miliar dari rencana pendapatan daerah sebelumnya sebesar Rp3,3 triliun tersebut, dilatarbelakangi beberapa hal.

Salah satunya, akibat kondisi ekonomi global dan regional yang belakangan cenderung melemah. Selain itu, Pemprov Bali juga mencermati trend penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2015 yang cenderung melorot dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Atas rencana pemangkasan pendapatan daerah ini, sebagian anggota DPRD Bali menolaknya dengan tegas. Namun sebagian lagi berpandangan bahwa pemangkasan tersebut cukup realistis.

"Kalau saya pribadi, tidak menyalahkan adanya rencana penurunan rencana pendapatan daerah tahun 2016 ini. Sebab pemangkasan tersebut didasari pada kekhawatiran Pemprov Bali akan kondisi perekonomian saat ini," tutur anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali Wayan Adnyana, di Gedung Dewan, Selasa (30/6).

Belum lagi melihat kondisi riil penerimaan tahun 2015 saat ini, kata dia, jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Misalnya penerimaan sampai Mei lalu, ternyata mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama 2014," tutur Adnyana, yang ditemui usai rapat Banggar DPRD Bali dengan tim anggaran Pemprov Bali.

Kondisi perekonomian global dan regional serta fakta mengenai penurunan penerimaan ini, diakuinya menjadi dasar kekuatiran Pemprov Bali. "Berangkat dari sana, eksekutif memerediksi akan terjadi penurunan pendapatan daerah sampai Rp350 miliar pada tahun 2016," tegas politisi Partai Demokrat asal Tabanan ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali itu mengaku cukup realistis dengan kekhawatiran eksekutif ini. Apalagi dalam setiap pandangan politik, fraksi-fraksi di DPRD Bali selalu menekankan eksekutif terkait kematangan perencanaan, sehingga baik defisit atau surplus anggaran, tidak melebihi angka 10 persen.

"Karena itu, mari kita samakan persepsi. Kalau kita lihat kondisi riil, kan tidak mungkin kita paksakan. Jadi jangan kita bermimpi. Nanti kita malu juga kalau membuat perencanaan yang ngawur," kata Adnyana.

Sedangkan Komang Nova Sewi Putra, anggota Banggar DPRD Bali, mengaku pemangkasan rencana pendapatan daerah ini baru sebatas usulan eksekutif. Namun demikian, pihaknya berharap, agar apa yang telah direncanakan tetap didorong dan diusahakan semaksimal mungkin.

"Kalau bisa, tetap diusahakan bagaimana caranya agar pendapatan kita tidak menurun. Gali semua potensi yang ada, apalagi ke depan masih ada pembahasan-pembahasan lanjutan," pungkas politisi asal Buleleng yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali itu. san