Edukasi Sejak Dini Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi

Opini, suaradewata.com -Kasus korupsi di Indonesia  diibaratkan orang sakit “keras’ yang  harus disembuhkan dengan penanganan yang benar. Korupsi di Indonesia melibatkan kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga kalangan swasta. Korupsi harus diberantas baik dengan penegakan hukum maupun  dengan cara edukasi kepada pelajar dari  kalangan tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi.    Kasus indikasi korupsi yang menyita perhatian publik yang baru-baru ini terjadi, menimpa  Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo  Nugroho yang terindikasi oleh KPK menyalahgunakan dana bantuan sosial  (bansos) prov. Sumatera Utara. Tahun 2012-2013.  Kasus ini menjadi gaduh  karena disekelilingnya  melibatkan kalangan pengacara yang mendampinginya, anggota DPRD, anggota dewan yang mempunyai jaringan di Kejaksaan Agung dan   aparat terkait lainnya

Untuk membendung  dan meminimalisir terjadinya kasus korupsi di Indonesia, perlu diperkuat sinergitas antar  penegak hukum.  Tiga lembaga penegak hukum,yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan KejaksaanAgung, bersepakat membangun sinergitas dalam pemberantasan korupsi.  Kesepakatan dihasilkan dalam sebuah pertemuan tertutup pada 4 Mei 2015 lalu.Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, pertemuan tersebut membahas kerja sama antarlembaga yakni KPK, Kejagung, dan Polri dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf menyatakan  sinergi tiga lembaga itu dari sisi hukum tata negara, tidak menyalahi aturan. Di tataran lapangan,  Kejaksaan Agung bisa berperan lebih aktif dalam menguatkan pelaksanaan koordinasi serta komunikasi diantara lembaga penegak hukum.

Seiring dengan banyaknya kasus kasus korupsi yang menimpa pejabat dari berbagai kalangan  serta akan di revisinya UU KPK,  menimbulkan  tudingan-tudingan miring yang menyatakan pemerintah saat ini akan melemahkan fungsi dari KPK. Karena dengan adanya revisi ini mereka berfikir KPK akan seperti macan ompong karena gerakannya dalam memberantas korupsi akan dibatasi. Hal ini, di tentang oleh   Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,yang menyatakan  pemerintah masih membutuhkan peran penting dan pengawasan yang baik dari KPK. Hal tersebut  sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan yang didorong oleh pemerintah.Presiden Joko Widodo sangat `commit` dengan agenda pemberantasan korupsi, karena sedang  gencar menggenjot pembangunan infrastruktur, oleh karena nya betul-betul membutuhkan  KPK yang kuat, dan posisi KPK yang ada saat initidak mungkin dilemahkan.

Fungsi dari KPK selain menindak pelaku  korupsi, juga memaksimalkan fungsi pencegahan,   karena upaya ini lebih banyak menyelamatkan keuangan negara dibandingkan penindakan. Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, menyatakan sejak 2005 hingga 2014 KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp249 triliun.Dari jumlah tersebut,  total penyelamatan uang negara dari pencegahan yang paling besar,  yakni mencapai Rp. 247 triliun lebih.Sedangkan total penyelamatan uang negara yang didapatkan KPK dari penindakan praktik korupsi hanya Rp. 1.27triliun.Karena itu, KPK terus memaksimalkan fungsi pencegahan, meski tetap melakukan penindakan jika telah memiliki bukti yang lengkap.

Permasalahan pemberantasan korupsi menuntaskannya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena sudah mengakar dan melibatkan banyak kalangan. Butuh waktu, materi dan keseriusan semua pihak dalam meminimalisir  dan mencegah berkembangnya kasus korupsi ini. Salah satu solusinya adalah membangun budaya anti korupsi sejak dini, dimulai dari keluarga.Budaya mengenalkan bahaya korupsi  dimulai dari keluarga, sejak anak memasuki jenjang sekolah paling bawah hingga perguruan tinggi. Pengenalan nilai-nilai anti korupsi, tidak saja dari desain kurikulum formal, tapi juga dari nonformal. Anak-anak sejak dini harus mengetahui bahayanya  korupsi, misalnya rusaknya penyelenggaraan pemerintahanyang mengakibatkan pembangunanmenjadi terhambat karena tindakan para koruptor, sehingga masyarakat yang dirugikan.

Adanya pertemuan lembaga penegakan hukum untuk memberantas dan menuntaskan kasus korupsi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo supaya ada sinergi diantara lembaga penegakan hukum. Komunikasi sangat penting,  Kejaksaan Agung adalah lembaga yang netral dan membuktikan lembaga tersebut tidak terlibat intrik di antara lembaga penegakan hukum yang ada.Dengan adanya koordinasi maka  kepercayaan publik kepada penegak hukum terangkat lagidan  otoritas penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik  serta   berjalan harmonis, sesuai dengan harapan kita semua.

Pemerintah  menghendaki aparat penegak hukum yang kuat. Jadi komitmen pemerintah  mensinergikan lembaga penegakan hukum  dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan dan dipertanyakan lagi.Dengan demikian, tidak ada rencana pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang yang mengatur tentang pengampunan pelaku kejahatan korupsi ataupun pelemahan lembaga pemberantasan korupsi.Pengenalan yang baik tentang bahaya  korupsi dari semenjak dini  dan perbaikan mentalitas, budaya, dan pola pikir bahwa tindakan korupsi harus menjadi musuh bersama, harus  kita canangkan. Dengan demikian harapan agar percepatan pembangunan Indonesiamenuju rakyat yang adil dan makmur benar-benar dapat terwujud.   

Ahmad Fauzan S.IP, pemerhati masalah sosial dan  politik

• TAGS: