Mantan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mengatakan, banyak calon kepala daerah yang hanya siap menang dan tidak siap kalah dalam pilkada. Akibatnya, banyak calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi ketika kalah dalam persaingan. Banyak jumlah permohonan yang masuk ke MK, namun dari banyaknya permohonan, hanya sedikit yang dikabulkan oleh MK. Sedangkan sisanya  ditolak bahkan tidak memenuhi syarat.          

Masih butuh waktu beberapa tahun kedepan  agar ada pasangan calon yang kalah dengan lapang dada menyatakan  kalah. Pilkada sekarang ini kemungkinan masih banyak pasangan calon yang menggunakan cara apa pun untuk menggugat yang menang. Untungnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kini mengatur tentang ambang batas selisih jumlah suara yang dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Aturan ini akan menjadi filtrasi bagi calon yang kalah telak tapi tetap ngotot mengajukan gugatan ke MK.  Mengimbau kepada calon kepala daerah  agar tidak menggoda MK dan berharap tidak ada lagi kasus suap calon terhadap hakim MK, seperti yang terjadi pada mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, pemilihan kepala daerah  bukanlah mesin pencetak koruptor di tingkat lokal, karena masih banyak calon kepala daerah yang melakukan money politik,  seharusnya pilkada itu produk negarawan-negarawan di daerah. Untuk itu pergelaran pilkada serentak 2015   belum bisa dijadikan model untuk pesta demokrasi selanjutnya di Indonesia. 

Saat ini calon kepala daerah, tim sukses, simpatisan hanya menunggu hasil dari real count KPU. Diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak demokrasi, misalnya menolak hasil pilkada dengan melakukan hal-hal negatif yang dapat mengganggu jalannya kamtibmas di daerah.  Deklarasi siap menang dan siap kalah, harus diingat jangan diabaikan oleh para calon. Banyaknya calon yang ngotot untuk menggugat  hasil pilkada menunjukkan kedewasaan berpolitik di Indonesia masih jauh dari harapan.

KPUD juga sebagai lembaga yang menetapkan pemenang pilkada harus bekerja secara profesional dengan mengesampingkan bekerjasama memenangkan pasangan calon yang kalah menjadi menang dan sebaliknya yang menang menjadi kalah, terutama pada hasil perolehan suara yang “rentan” atau tipis yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Apabila proses tahapan perhitungan suara pilkada sudah dilakukan oleh KPU dan pemenangnya sudah diketahui  maka sebaiknya pemenang pilkada jangan berlebihan melakukan selebrasi kemenangan untuk menjaga perasaan calon yang kalah. Calon yang kalah juga harus cepat “move on/jalan terus” dan  bangkit kembali sebagai negarawan untuk sama-sama membangun daerah dengan pemenang pilkada. 

Kepala daerah  yang terpilih nantinya harus dapat memajukan daerah yang akan dipimpinnya, antara lain   melakukan perbaikan baik dari regulasi hingga infrastruktur. Karena saat ini masih banyak pengusaha sebagai partner  kerja pemerintah daerah  mengeluhkan   regulasi dan buruknya infrastruktur  yang  dianggap menghambat perkembangan dunia usaha.  Kepala daerah kedepan harus mampu merangkul pengusaha untuk sama-sama memajukan daerahnya.

Selain itu nantinya kepala daerah juga harus dapat menjamin ketersediaan energi, khususnya listrik dan gas yang selalu menjadi keluhan pengusaha.   Masalah energi yang kurang baik selama ini telah berlangsung lama di daerah daerah,   nyaris tidak ada solusi yang bisa memuaskan pelaku usaha. Kemajuan dunia usaha akan berkontribusi terhadap kemapanan perekonomian.  

Kepala daerah nantinya juga harus memiliki keputusan yang bisa menaikkan pergerakan roda perekonomiannya, bukan malah membuat sengsara perekonomian daerahnya. Harus mampu melakukan pengambilan  kebijakan dan memberikan pelayanan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.  Mempunyai langkah dan  terobosan yang sifatnya membangun bukan malah melakukan korupsi yang membuat pembangunan daerah menjadi terbengkalai. Harus mau bekerja secara tulus, ikhlas dan merakyat yang tujuannya agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar bukan pemimpin   yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya yang dapat merugikan rakyat. Dengan demikian pemilihan kepala daerah yang hanya 5 tahun sekali tersebut menjadi berguna dan dirasakan oleh  rakyatnya bukan hanya dirasakan oleh pemimpin daerah dan kroni-kroninya.

Bahrul Muhit SE, penulis adalah pemerhati pilkada di Kab. Kaur Bengkulu