Evaluasi TPPS Tahap VI, Pemkab Karangasem Komit Turunkan Angka Stunting

Wakil Bupati Karangasem sekaligus Ketua TPPS, I Wayan Artha Dipa, saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahap VI yang digelar di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem pada Senin (2/12/2024).

Karangasem, suaradewata.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem kembali menunjukkan keseriusan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahap VI yang digelar di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem pada Senin (2/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta yang berasal dari unsur pimpinan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi sosial kemasyarakatan, Tim TPPS tingkat kabupaten dan kecamatan, serta Kader Tim Pendamping Keluarga. Acara tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program penurunan stunting selama tahun 2024, menilai keberhasilan yang telah diraih, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karangasem sekaligus Ketua TPPS,  I Wayan Artha Dipa, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian luar biasa Kabupaten Karangasem dalam menurunkan prevalensi stunting. "Capaian kita sangat membanggakan, dari prevalensi stunting 22,9% (SSGI) pada tahun 2021, kini turun menjadi 6,4% sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Ini menempatkan Karangasem sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah nomor 11 di Indonesia," ujar Wabup Artha Dipa.

Prestasi ini, lanjutnya, tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan aktif dalam pencapaian ini. Namun, perjuangan belum selesai, kita harus memastikan prevalensi stunting bisa di bawah 5% pada tahun 2025," tegasnya.

Artha Dipa juga menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk menyiapkan data dan laporan kegiatan percepatan penurunan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Ini penting untuk penyusunan laporan semester II tahun 2024, sekaligus sebagai dasar perencanaan program tahun depan," tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, menyatakan bahwa penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan sektor lain. "Masalah stunting menyangkut banyak aspek, mulai dari asupan gizi, pola asuh, hingga akses air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, konvergensi dan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA PPKB Karangasem, I Komang Daging, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan rapat koordinasi terakhir dalam rangkaian enam pertemuan tahun 2024. "Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan untuk program-program di tahun mendatang," katanya. nov/rls

• TAGS:
• Tpps
• Stunting
• Pemkabkarangasem