Perbekel Harus Kedepankan Infrastruktur Dan Penguatan Bumdes
- 17 Desember 2015
- 00:00 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 2140 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com – Para Kepala Desa yang ada diharapkan mampu merancang anggaran Dana Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut dikatakan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ketika memberikan sambutan dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan sampah bagi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga TP PKK) peduli lingkungan serta sekolah peduli lingkungan di Gedung Wanita Laksmi Graha, Rabu (16/12).
“Dana besar yang dikelola oleh Desa. Dan anggaran tersebut harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sejalan dengan RPJM Daerah,” ujar Sudarnyana yang akrab dikenal dengan sebutan Bupati PAS.
Suradnyana yang juga jubolan Magister Ekonomi Pembangunan ini mengatakan, kesinergisan dalam program pembangunan antara desa dan pemerintah daerah di sangatlah diperlukan untuk mencapai kesuksesan program secara total.
Terkait dengan pengelolaan APBDes, Bupati yang juga menjadi komisaris utama di tiga perusahaan besar ini menegaskan, tidak ada bentuk pengeluaran anggaran untuk kebutuhan tersier terlebih manfaatnya bukan dirasakan masyarakat luas.
“Saya ingatkan sekali lagi, Perbekel (Kepala Desa, Red) jangan coba-coba menggunakan anggaran untuk perbaikan kantornya. Apalagi untuk membeli kursi empuk dan televisi LCD (Liquide Crystal Display) yang besar. Sebab salah satu contoh penggunaannya untuk infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Suradnyana.
Selain itu, penggunaan dana juga diperuntukan kepada hal-hal yang bisa menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan termasuk penanganan sampah. Menurutnya, jika pembelian sepeda motor roda tiga untuk pengangkutan sampah juga bisa dilakukan sepanjang mendukung oprasional dari BUMDes serta memberikan pelayanan maksimal.
Dikatakan, APBDes tersebut akan di verifikasi oleh para Camat. Verifikasi tersebut dimaksudkan agar penggunaan dana desa tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga pengeluaran dana desa oleh aparat desa bisa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) desa dilengkapi bukti-bukti sah sebagaimana aturan yang berlaku.
Bimtek pengelolaan sampah tersebut diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buleleng yang bekerjasama dengan BLH Provinsi Bali serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara.
Pelaksanaan Bimtek yang betujuan untuk penguatan kelembagaan daerah dalam pengelolaan sampah tersebut berlangsung sampai dengan 17 Desember 2015. Pelaksanaan terbagi di dua tempat yakni di ruang pertemuan Unit IV Kantor Bupati Buleleng dan Gedung Wanita Laksmi Graha.
Suradnyana berharap pelaksanaan Bimtek ini mampu memberikan manfaat bagi para peserta yang terdiri dari kepala sekolah tingkat dasar, sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Buleleng dan TP PKK Peduli Lingkungan.
“Kami harap bimtek ini membuka cakrawala mereka bahwa penanganan sampah juga bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan memperbaiki lingkungan agar lebih sehat,” pungkasnya ketika ditemui usai memberikan sambutan.
Di sisi lain, Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara, Rijaluzzaman mengungkapkan bimtek ini lebih berfokus kepada sekolah yang akan mengikuti lomba Adiwiyata. Menurutnya, ada empat program dalam adiwiyata tersebut yakni tentang perencanaannya, infrastruktur, kurikulum dan implementasi.
“Selain itu bersama dengan BLH kita akan ke sekolah-sekolah memberikan bimtek secara langsung melalui praktik bukan hanya sosialisasi. Target kita nantinya ada 5 SD, 5 SMP, dan 5 SMA yang memperoleh Adi Wiyata. Jadi pendampingan itu sangat penting. Sementara untuk TP PKK kita akan lakukan bimtek sampai ke Kelompok Dasa Wisma,” ungkap RIjaluzzaman.adi
Komentar