Dewan Bangli Soroti Eksekusi Anggaran Penanggulangan Covid-19 Masih Setengah Hati
- 03 April 2020
- 21:25 WITA
- Bangli
- Dibaca: 1644 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 sejatinya sudah sangat mendesak di Kabupaten Bangli. Hanya saja, terkesan eksekusi terhadap penggunaan anggaran APBD Bangli untuk penanggulangan wabah yang telah menjadi pandemi global ini justru dinilai masih terkesan setengah hati. Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi II DPRD Bangli usai melakukan sidak ke RSU Bangli dan Dinas Kesehatan BAngli, Jumat (03/04/2020).
Saat itu, sidak dipimpin langsung Ketua komisi II DPRD Bangli I Ketut Mastrem dengan mengajak sejumlah anggota dewan seperti Dewa Agung Suamba Adnyana dan I Made Sudiasa, Made Djoko Arnawa serta anggota lainnya. Disampaikan Ketut Mastrem, sesuai Intruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada poin ke-5 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melakukan Refocusing anggaran dan/atau perubahan anggaran dalam waktu 7 hari semenjak Intruksi Menteri ini, untuk Percepatan Penanganan wabah Covid-19, maka akan dilakukan rasionalisasi Dana Transfer.
Karena itu, DPRD Bangli dalam rapat terbatas pekan lalu sudah tegas dan mendesak Bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk secepatnya bisa merealisasikan anggaran pencegahan. “Hanya saja, sampai saat ini belum juga ada realisasi. Padahal Pemerintah Pusat telah menyepakati penggunaan anggaran apapun bisa dipergunakan untuk penanganan Corona yang telah menjadi kegiatan skala prioritas,” tegas Mastrem.
Lanjut Politisi PDIP dari desa Katung Kintamani ini, dalam APBD Bangli tahun 2020 juga telah dplot anggaran tak terduga sebesar Rp 1 miliar yang sejatinya bisa dimanfaatkan. Namun, kata Mastrem, itu juga belum ada direalisasikan . “Sesuai kesepakatan kami di Dewan, jika anggaran tak terduga tidak mencukupi kami telah setuju dilakukan pergeseran anggaran manapun, termasuk anggaran untuk perjalanan dinas,” tegas Mastrem yang diamini Dewa Suamba Adanyana.
Sementara disinggung terkait hasil sidak di RSU Bangli, baru tersedia dua ruang isolasi. Selain itu, rumah sakit juga belum memiliki alat pengukur suhu tubuh (thermo scanner) yang semestinya ada untuk pasien dan pengunjung dan penjaga pasien. “Fasilitas yang tersedia masih minim sekali,” ungkapnya. Padahal, lanjut Mastrem, sebagai garda terdepan paramedis saat menjalankan tugas harus didukung dengan APD yang sesuai dengan standart WHO. “Dalam sidak di RSU Bangli, terungkap pula kalau Dinas Kesehatan meminjam Alat Pelindung Diri (APD) di RSU Bangli. Ini kan aneh. Diskes sampai meminjam APD, padahal hal ini tidak akan terjadi bila diantisipasi pemerintah sejak awal,” sesalnya.
Sementara untuk ketersedian APD di RSU Bangli merupakan bantuan dari provinsi sebanyak 100 set. Atas temuannya itu, pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk meminta Bupati secepatnya merealisasikan anggaran penanggulangan covid-19. “Kami juga meminta paramedis bisa diberikan insentif karena melihat risiko pekerjaan,” tegasnya.
Disisi lain Direktur RSU Bangli dr Nyoman Arsana mengakui masih minimnya fasilitas penunjang untuk penanganan pasien covid-19. Kata dia, untuk ruang isolasi terbentur ruangan dan alat penunjangnya. Sedangkan untuk pengadaan pengukur suhu tubuh telah sempat dianggarkan. Hanya saja, begitu akan dibeli harganya sudah naik sehingga pengadaannya urung dilakukan. “Untuk insentif tenaga medis, kami masih merancang dan melihat payung hukumnya,” tegasnya.ard/nop
Komentar