Nyoman Parta Minta Bank BUMN Longgarkan Kredit Sektor Pariwisata
- 25 Februari 2020
- 01:10 WITA
- Nasional
- Dibaca: 2166 Pengunjung
Jakarta, suaradewata.com - Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta meminta bank-bank BUMN untuk melonggarkan kebijakan kreditnya terhadap sektor pariwisata.
Kelonggaran tersebut dibutuhkan, sebab menurutnya, efek virus Corona yang terjadi di dunia termasuk Indonesia cukup memberikan efek negatif utamanya terhadap sektor pariwisata di Indonesia dan Bali khususnya.
"Agar pertahanan atau fondasi pariwisata Indonesia tidak runtuh khususnya Bali sebagai tujuan utama pariwisata, karena Bali adalah diorama pariwisata Indonesia. Bank-Bank pemerintah mesti melakukan langkah dengan mengurangi tekanan," ujar Politikus PDIP itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Pegadaian, Senin (24/02/2020).
Misalnya saja, lanjut dia, bank-bank BUMN dapat membantu sektor pariwisata dengan mengurangi tekanan seperti tekanan beban hutang terhadap industri pariwisata.
"Dan kebijakan penundaan pembayaran pokok dan restrukturisasi hutang," tambahnya.
Selain itu, menurutnya, kelonggaran yang diberikan perbankan terhadap sektor pariwisata nantinya secara tidak langsung sebagai upaya meminimalisir ancaman pengurangan pekerja disektor tersebut.
"(Jika bank-bank BUMN berikan kelonggaran) setidaknya ada keleluasaan fiskal bagi para pengusaha untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja pariwisata," tegasnya.
Langkah ini, menurutnya, perlu dilakukan agar para pengusaha bisa melakukan relaksasi.
"Karena prediksi banyak pihak kondisi dampak isu Corona ini akan berkisar 6 bulanan, sekali lagi langkah ini penting agar menghindari PHK," tandasnya.
Selain meminta kelonggaran dari bank-bank pelat merah untuk sektor pariwisata, Nyoman juga disatusisi mengapresiasi fasilitas bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank-bank BUMN kepada petani, nelayan dan UMKM.
"Khusus untuk KUR yang diberikan oleh hampir semua Bank Pemerintah (BRI, Mandiri, BNI) tentu ini akan sangat membantu rakyat dan UMKM makin banyak lembaga pembiayaan miskin membantu rakyat," ujarnya.
Namun demikian, Parta juga berharap agar skema pemberian KUR lebih terkonsolidasi dan efektif, alangkah baiknya antar bank pemerintah tersebut saling berkoordinasi karena segmentasinya berada di area yang sama.
"Antara bank pemerintah pemberi KUR bersinergi bukan saling sikut berebut pasar," sarannya.
Selain itu, politisi PDIP asal Gianyar, Bali ini juga meminta agar fasilitas kredit dengan kewajiban yang dibebankan kepada penerima (petani, nelayan dan UMKM) lebih disesuaikan dengan sifat dan karakteristik mereka. Tidak bisa juga disamaratakan misalnya dengan kebijakan (kewajiban mengangsur cicilan kredit) yang diterapkan ke kalangan industri.
"Saya mengusulkan agar khusus untuk KUR (kewajiban angsurannya) pertanian dan perikanan agar diperlakukan agak berbeda berkaitan dengan karakter usahanya yang lebih lambat menghasilkan uang," ujarnya.
"Bertani dan pelihara ikan, panen butuh waktu jadi berilah bentuk KUR yang sesuai dengan karakter usahanya jangan disamakan dengan industri pengolahan, jasa produksi dan perdagangan yang lebih cepat mendapatkan hasil," pungkasnya. tim/ari
Komentar