Hadiri Konreg, Bupati Suwirta Terus Suarakan Status Nusa Penida di Pusat
- 31 Juli 2019
- 00:00 WITA
- Klungkung
- Dibaca: 1890 Pengunjung
Klungkung,Suaradewata.com - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri kegiatan Konsultasi Regional (Konreg), penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Hotel Shangri La, Surabaya, Selasa (30/7). Konreg yang digelar Kementerian PPN/BAPPENAS ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari segenap pelaku pembangunan dan menyamakan persepsi antar stakeholders dengan melibatkan para pelaku utama pembangunan yang ada di daerah.
Bupati Suwirta menjadi perwakilan pemimpin daerah yang hadir untuk menyampaikan masukan dan pemikiran secara langsung, terhadap sejumlah kebijakan dan program pemerintah pusat. Kehadiran Bupati Suwirta didampingi Kepala Bappeda Klungkung Wayan Wasta.
Selaku pembicara pada pertemuan ini Deputi Bidang Ekonomi Bappenas : Ir. Bambang Prijambodo, MA, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas : Dr. Ir. Subandi, MSc, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas : Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas : Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Direktur Lingkungan Hidup, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas : Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D.
Dalam sesi dialog, Bupati Suwirta menyampaikan sejumlah hal diantaranya yang pertama mengusulkan supaya Kota Semarapura, Klungkung menjadi kawasan Pusat Kegiatan Wilayah mengingat Klungkung dulunya merupakan pusat raja diraja, sehingga akan menjadi pengembangan ekonomi Bali timur, kedua tentang kepulauan Nusa Penida dengan berbagai kelebihan dan telah menyandang 8 status dari kementrian, namun belum mendapat perhatian pemerintah pusat. Masukan lainnya tentang lembaga ekonomi desa supaya berkolaborasi dengan koperasi, dan kalau bisa supaya fokus hanya pada koperasi yang akan mampu mengurangi inflasi. Pemerintah pusat juga disarankan supaya membuat holding company untuk mendukung koperasi sehingga dapat memperkuat koperasi. Terakhir yakni tentang hasil lomba program inovasi, dimana program yang sudah keluar sebagai pemenang dan diakui pemerintah pusat supaya diteruskan sehingga bisa bermanfaat secara nasional seperti sejumlah program inovasi milik Klungkung yaitu TOSS, BIMA JUARA dan KRIS 118.
Menanggapi usulan tersebut, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Ir. Bambang Prijambodo, MA menjawab, masalah lembaga ekonomi desa merupakan masalah situasi politik kelembagaan yang tidak mudah untuk dikolaborasikan. Mengintegrasikan koperasi dengan lembaga ekonomi desa akan membawa proses politik pada tingkat institusi. Namun dirinya berharap semua lembaga ekonomi tidak saling menjatuhkan namun berkolaborasi dalam mengurangi inflasi.
Terkait status pulau terluar nusa penida, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas : Ir. Slamet Soedarsono, pihaknya akan berupaya menyampaikan dan mengkomunikasikan pertimbangan supaya penugasan aparat didaerah seperti kepulauan Nusa Penida mendapat tunjangan kemahalan, agar penugasannya menjamin ketentramannya. Menurutnya manajemen konservasi kelautan memang harus lebih diperkuat lagi.
Sementara itu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, mengatakan tahun 2020 usulan terkait DAK fisik Nusa Penida sudah diterima dan sedang dalam penilaian dimana akan ditentukan berapa jumlah ayang akan disetujui. Selain itu, Bali yang juga termasuk Nusa Penida yg pertumbuhannya masih tinggi maka manjadi salah satu sorotan kedepan sustainable tourism prestiges. ars/sar
Komentar