Soal Temuan BPK, Bendahara DPC PDIP Klarifikasi ke Polres
- 26 September 2016
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 3585 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com– Polres Tabanan mulai menyikapi berita temuan BPK terkait dugaan bantuan partai politik di Tabanan. Sebagai langkah awal Unit Tipikor Polres Tabanan, meminta klarifikasi petinggi parpol di Tabanan salah satunya petinggi PDIP. “Iya kita mengundang elit parpol guna meminta klarifikasi dan tadi yang hadir adalah bendara PDIP AA. Dharma Putra,” ucap Kasatreskrim Polres Tabanan, AKP I Nyoman Sukanada didampingi Kanit Tipikor Subita diruangannya Senin, (26/09/2016).
Menurut Sukanada seijin Kapolres, saat itu pihaknya baru tahap meminta klarifikasi terkait pemberitaan dimeda soal adanya temuan BPK terhadap dana parpol tersebut. Dia mengaku, sipatnya hanya mengundang petinggi parpol guna memberikan klarifikasi. “Ingat ya, kita belum memanggil, namun sipatnya mengundang untuk memberikan klarifikasi,” tegasnya. Dalam undangan itu salah satu petinggi DPC PDIP hadir guna memenuhi undangan tersebut. Kedatangan bendahara DPC PDIP AA. Dharma Putra itu kata dia sekitar pukul 07.00 hingga pukul 07.30 wita. “Iya tahap pertama ini, tadi kita minta klarifikasi terkait temuan BPK seperti yang diberitakan dimedia,” ucapnya. Dalam klarifikasi tersebut, bendahara DPC PDIP kata dia masih meminta waktu guna memberikan klarifikasi secara mendetail. “Tadi kita minta mereka menjelaskan item per item yang menjadi temuan BPK, namun karana ini baru tahap awal, ya masih disiapkan oleh mereka klarifikasi yang kita maksud, jadi tadi hanya sebentar saja,” jelas Sukanada.
Seperti diketahui temuan BPK soal Bantuan Parpol di Kabupaten Tabanan di Tabanan yang mencapai total Rp. 463 juta dari lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem dimuat dimedia beberapa waktu lalu. Dalam LHP BPK nomer 16/LHP/XIX.DPS/07/2016 tertanggal 19 Juli 2016, ada lima parpol yang pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2015 belum lengkap. Untuk PDI Perjuangan ada Rp. 309.654.655 yang diduga tidak didukung oleh notulen rapat, Partai Demokrat ada sejumlah Rp. 18.250.000 yang diduga tidak ada notulen rapat dan diduga tidak didukung dengan bukti sebanyak Rp. 1.462.200. Untuk partai Hanura terdapat Rp. 18.036.600 pengeluaran yang diduga tidak valid, begitu juga dengan partai Gerindra terdapat Rp. 65.162.000 diduga tidak lengkap. Terakhir adalah partai Nasdem dalam LHP BPK diduga ada Rp. 16.427.760 bukti pengeluaran yang tidak valid serta Rp. 7.576.640 diduga tidak didukung oleh bukti. gin
Komentar